Langkah Tegas Thailand Terhadap Judi Online Ilegal dan Pelanggaran Hak Cipta
Pendahuluan
Pemerintah Thailand, khususnya melalui Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat, memperkuat upaya pencegahan terhadap praktek judi online ilegal dan pelanggaran hak cipta yang meningkat selama Piala Dunia FIFA 2026. Inisiatif ini bertujuan melindungi hak siar dan menghalangi berbagai aktivitas online ilegal yang mengancam negara.
Fokus Utama
Wakil Menteri Ekonomi Digital dan Masyarakat, Nan Boontida Somchai, bersama CEO Mono Next Public Company Limited, Nawamin Prasopnet, merumuskan strategi konkret untuk mengurangi situs web ilegal terkait judi online dan pembajakan. Diskusi ini memperkuat komitmen dari kedua pihak dalam menangani tantangan ini secara efektif.
Peningkatan Blocking Situs
Antara 10 hingga 24 Juni 2026, Pusat Pemantauan Situs Ilegal di bawah kementerian berhasil memblokir 12.671 URL terkait pelanggaran hak cipta dan judi online. Sebanyak 4.496 dari URL tersebut diblokir berdasarkan keputusan pengadilan, sedangkan sisanya dihapus melalui kerja sama dengan platform media sosial seperti Facebook, X, Instagram, dan YouTube.
Kolaborasi dengan Sektor Swasta
Mono Next, pemegang hak siar resmi Piala Dunia dan Liga Primer Inggris di Thailand, menunjukkan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menghentikan pelanggaran hak cipta. Kolaborasi ini memungkinkan pemantauan dan integrasi data yang lebih cepat, memastikan pemblokiran platform ilegal segera dilakukan setelah terdeteksi.
Kontribusi Penting Swasta
Dalam pertemuan tersebut, ditekankan pentingnya kontribusi pihak swasta untuk mendukung upaya pemerintah. Dengan kerja sama yang lebih erat dari pusat pemantauan, Mono Next dapat mempercepat identifikasi dan penghapusan platform ilegal. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta ini sangat penting untuk menjaga keamanan digital dan integritas siaran olahraga.
Penutup
Pemerintah dan sektor swasta di Thailand mengedepankan keamanan digital sebagai prioritas, terutama selama acara besar seperti Piala Dunia 2026. Koordinasi kolektif ini diharapkan mampu mengurangi dampak negatif dari judi online ilegal dan pembajakan, serta melindungi kepentingan ekonomi dan sosial negara.
