Penolakan Industri Pariwisata Korea Selatan terhadap Perubahan Kebijakan Kasino

Pendahuluan

Kelompok-kelompok utama dalam sektor pariwisata Korea Selatan baru-baru ini menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap rencana perubahan kebijakan kasino yang hanya terbuka bagi turis asing. Mereka menilai langkah ini bisa menghambat investasi, mengancam pekerjaan, dan menurunkan daya saing negara di tingkat regional.

Risiko bagi Investasi dan Tenaga Kerja

Diumumkan pada awal Juli oleh Departemen Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan, usulan perubahan ini hendak melakukan amandemen pada Undang-Undang Promosi Pariwisata yang mengatur operasi kasino. Termasuk di dalamnya adalah pembaruan lisensi setiap lima tahun untuk kasino khusus turis, persetujuan perubahan kendali pemegang saham, dan peningkatan kontribusi dana promosi pariwisata dari 10% menjadi 15% dari total pendapatan perjudian tahunan.

Tanggapan dari Asosiasi Pariwisata

Sepuluh asosiasi pariwisata, di antaranya Asosiasi Kasino Korea, Asosiasi Pariwisata Korea, Asosiasi Hotel Korea, dan Asosiasi Agen Perjalanan Korea, mengkritik perubahan ini sebagai beban regulasi berlebihan. Mereka menyatakan aturan ini dapat mengurangi minat investor di resor terpadu dan fasilitas turis lainnya, serta berisiko menurunkan jumlah pekerjaan di sektor ini.

Organisasi-organisasi ini menyampaikan bahwa meski operator kasino telah memberikan kontribusi signifikan terhadap dana pariwisata, banyak yang mengalami kerugian operasional dalam satu dekade terakhir karena pungutan berdasarkan pendapatan, bukan laba. Peningkatan batas kontribusi yang diusulkan dapat mempercepat kebangkrutan dan melemahkan kemampuan Korea Selatan dalam bersaing untuk investasi pariwisata melawan negara-negara seperti Makau, Singapura, Filipina, dan Jepang.

Kekhawatiran mengenai Pembaruan Lisensi

Sektor pariwisata juga tidak setuju dengan usulan pembaruan lisensi lima tahun, karena dianggap menimbulkan ketidakpastian di industri yang membutuhkan investasi besar. Mereka berpendapat bahwa peninjauan lisensi setiap lima tahun bisa membekukan rencana investasi skala besar. Kondisi regulasi saat ini sudah cukup menuntut bagi operator, mengingat pasar kasino di Korea Selatan lebih banyak melayani pelanggan dari luar negeri, dengan pengecualian Kangwon Land Inc. Beban tambahan dianggap tidak perlu.

Jawaban dari Kementerian

Pada hari yang sama, kementerian merespon kritik-kritik tersebut dengan menyatakan bahwa peningkatan kontribusi pada dana pariwisata sejalan dengan standar internasional, mengacu pada contoh dari Amerika Serikat, Singapura, Makau, dan Jepang, di mana pajak kasino dikenakan berdasarkan pendapatan perjudian. Mereka percaya langkah ini akan memperkuat kontribusi industri kasino terhadap ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas serta daya tarik destinasi wisata di Korea Selatan.

Penutup

Kontroversi mengenai reformasi kebijakan kasino ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Korea Selatan dalam menjaga keseimbangan antara promosi investasi dan perlindungan kepentingan ekonomi domestik. Dengan meningkatnya persaingan di kawasan, Korea Selatan perlu meninjau kembali kebijakannya untuk memastikan bahwa sektor pariwisata dapat terus tumbuh dan mempertahankan daya saing di pasar global.